Info

Sulit Kendalikan Bencana Alam di Jawa

Gatot Widakdo

Kondisi daya dukung hutan dan tingkat kepadatan penduduk yang semakin tidak seimbang membuat Pulau Jawa sangat rawan bencana alam. Lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah juga membuat sulit upaya pengendalian bencana.

Langkah yang mendesak untuk dilakukan adalah menata kembali wajah hutan yang ada. Berikut petikan wawancara dengan Direktur Utama Perhutani Transtoto Handadhari di sela-sela kegiatannya meninjau wilayah bencana banjir di Jember, Jawa Timur, dan daerah bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (5/1).

Bagaimana Anda melihat kondisi hutan di Jawa?

Secara umum setiap daratan memerlukan lahan untuk tutupan maupun tegakan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan. Untuk Jawa, secara nasional tidak cukup karena kawasan tutupannya hanya 22 persen dari daratan.

Berdasarkan persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, luas kawasan tutupan semestinya 30 persen dari daratan. Di luar itu, kita tidak memiliki hutan rakyat yang signifikan untuk membantu pengamanan lingkungan.

Hal ini terjadi karena luas lahan di Jawa setiap tahun terus tertekan karena hanya 6 persen. Pulau Jawa sendiri dihuni 60 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 220 juta jiwa. Bisa dibayangkan ini akan semakin menekan lahan yang ada.

Kepadatan di Jawa sudah sangat luar biasa. Karena itu, bagaimanapun baiknya hutan kita yang 22 persen, tetap akan sulit untuk mengendalikan bencana alam. Apalagi jika dilihat dari komposisinya, seperti hutan negara, baik yang dikelola Perhutani atau di luar Perhutani, itu luasnya hanya sekitar 2,8 juta hektar.

Dari luas itu, yang dikelola Perhutani seluas 2,5 juta hektar dan sisanya merupakan hutan konservasi atau taman suaka. Dari 2,5 juta hektar luas hutan Perhutani, 1,8 juta hektar merupakan hutan produksi, sedangkan 700.000 lainnya merupakan hutan lindung yang dijadikan pengaman bencana.

Ini jelas tidak cukup untuk menjaga kondisi alam, apalagi kondisi hutan lindung juga banyak yang rusak. Karena itu, dibutuhkan kebijakan kehutanan yang tegas, seperti penetapan fungsi hutan berdasarkan kondisi lingkungan, termasuk hutan rakyat.

Kita bisa lihat bagaimana hutan di dataran tinggi Dieng telah berubah menjadi lahan perkebunan kentang. Ini sebenarnya sangat keliru karena kawasan tersebut memiliki tingkat kecuraman yang sangat tinggi dan tentu saja ini sangat berpotensi terjadi bencana.

Apakah kira-kira Jawa akan bisa selamat dari bencana?

Sulit untuk dijamin karena lahan yang sempit, komposisi status hutan yang tidak berimbang, dan ditambah lagi makin banyak masyarakat kita yang bertani sehingga lahan di Jawa semakin tertekan. Belum lagi dengan masih terjadinya perambahan hutan dan pencurian kayu di beberapa daerah

Langkah-langkah yang harus diambil?

Kita harus melakukan deteksi dini luas lahan kita dengan land position map, kemudian diaplikasikan penjagaan terhadap kawasan-kawasan yang rawan bencana, tidak hanya tutupannya, tetapi juga kondisi tanamannya yang memenuhi syarat ekosistem.

Agar lebih jelas arahnya perlu juga dibentuk lembaga pengawas perhutanan. Perhutani sendiri akan segera memetakan ulang daerah rawan bencana dengan menggunakan land position map. Kami juga akan mempercepat reboisasi hutan yang gundul dan tahun ini kami targetkan 101.000 hektar.

Selain itu, tentunya kami juga akan berkoordinasi dengan instansi lain untuk memberikan penyuluhan konservasi tanah, memperkuat penanaman tanaman keras akar dalam di lokasi perkebunan. Perhutani juga akan mendorong pembangunan hutan rakyat, terutama di daerah miring dan hulu serta mendorong dihindarkannya permukiman di daerah endapan aluvial yang mudah longsor.

Bagaimana dengan program Gerhan?

Secara umum saya melihat Gerhan belum mencapai sasaran. Sasaran lokasinya perlu diperbaiki. Jadi tidak sekadar penanaman di kawasan tanah kosong, tetapi juga di tanah kosong yang berpotensi menyebabkan bencana. Inilah yang semestinya dilakukan pemerintah. Kalau hanya di tanah kosong di pinggir jalan, ya percuma.

Menurut Anda, apakah kita bisa memprediksi bencana?

Tentu saja bisa, tetapi kelemahan kita adalah tidak adanya koordinasi. Ini menjadi sulit karena juga terkait dengan beberapa instansi pemerintah. Terlebih lagi jika sudah menyangkut masyarakat. Seperti, keberadaan permukiman di bagian hulu DAS (daerah aliran sungai).

Kalau mau tegas, seharusnya mereka tidak boleh tinggal di kawasan itu. Ini menunjukkan aplikasi dari hasil pemetaan daerah rawan yang sebenarnya sudah kita miliki tidak dijalankan dengan baik. Bukannya kita mau lepas tangan, kami sendiri bertanggung jawab dengan reboisasi di kawasan hutan kami. Tahun 2006 ini kami sudah mengalokasikan hampir sepertiga pendapatan kita untuk reboisasi.

Dalam setiap kasus bencana, seperti banjir bandang atau tanah longsor, pihak kehutanan selalu berada di posisi yang dipersalahkan. Tanggapan Anda?

Perlu saya luruskan bahwa tidak semua bencana itu akibat kesalahan orang kehutanan. Harus dipahami, bencana seperti banjir bandang atau tanah longsor tidak semata terjadi karena ada kawasan hutan yang gundul. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bencana, seperti curah hujan yang sangat tinggi, tingkat kecuraman daerah aliran sungai, dan kemampuan daya resapan air.

Kasus di Jember, misalnya, curah hujan yang tinggi sebesar 115 milimeter per hari, dengan durasi hujan tiga hari berturut-turut, ditambah karakteristik sub-Daerah Aliran Sungai Dinoyo/Kaliputih yang reaktif dengan sistem hidrologi konvergen menutup vertikal.

Selain itu, adanya debris (tanah yang terbentuk dari timbunan) yang longsor dan patahan setinggi 100 meter sepanjang lima kilometer. Permukiman yang berada di atas tanah endapan aluvial yang labil, yang diduga kuat menyebabkan bencana banjir dan longsoran di beberapa desa di Kecamatan Panti Jember.

Lokasi terjadinya bencana tersebut berada pada sub-DAS Bedadung dengan luasnya sekitar 10.000 hektar, di antaranya sekitar 4.500 hektar berupa kawasan hutan produksi 750 hektar dan hutan lindung 3.000 hektar yang dikelola Perum Perhutani.

Sisanya, bagian dari hutan suaka margasatwa yang dikelola Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jatim II. Di luar kawasan hutan terdapat perkebunan swasta maupun milik pemerintah dan lahan tegalan milik masyarakat.

Di samping itu, juga terdapat permukiman. Dari hasil pemantauan lapangan dan interpretasi citra satelit, kondisi hutan pada daerah tangkapan lokasi banjir memang masih baik. Sekitar 91,5 persen penutupan lahannya masih rapat, termasuk suaka margasatwa.

Tidak terdapat bekas-bekas pencurian kayu di hutan lokasi bencana, terutama karena medannya berat dan tidak ada akses jalan masuk. Namun, ada beberapa lokasi hutan lindung yang ditanami kopi oleh masyarakat dan itu pun jumlahnya sedikit dan luasnya kecil.

Hujan deras yang terjadi pada 1 Januari 2006 tersebut disertai meluapnya kawah-kawah cekungan air dan diduga sebagai penyebab utama bencana. Curah hujan tersebut besarnya tiga kali curah hujan maksimal yang normal. Diperhitungkan, sekitar 15 juta meter kubik air beserta lumpur longsoran debris menggelontor desa-desa di bagian tengah dan hilir.

Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?

Ya, tentu saja tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa saling menyalahkan karena masalah kehutanan sangat kompleks dan melibatkan hampir semua pihak. Karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana kita komitmen bersama untuk menata kembali wajah hutan kita yang sudah babak belur.

Bagaimana caranya?

Kita harus mengembalikan fungsi hutan yang sesungguhnya, yang sebenarnya merupakan multifungsi. Kadang-kadang kita terjebak dengan satu fungsi saja seperti yang telah ditetapkan oleh Menhut (Menteri Kehutanan), misalnya hutan produksi ya hanya untuk tujuan produksi saja, padahal hutan produksi juga mempunyai fungsi lindung atau sosial pada beberapa arealnya.

Untuk itu perlu dilakukan Tata Guna Hutan Mikro (TGHM), yaitu tata guna hutan berdasarkan identifikasi karakteristik biofisiknya serta aspek sosekbud (sosial, ekonomi, dan budaya)-nya sehingga mungkin saja di dalam hutan produksi ada areal yang dikelola sebagai kawasan lindung atau sebaliknya, dalam hutan lindung ada areal yang dimanfaatkan untuk kepentingan produksi atau sosial.

Pada kawasan hutan konservasi juga demikian, mungkin pada zona-zona tertentu yang memungkinkan dikelola untuk tujuan produksi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk tujuan pelestarian keanekaragaman hayati.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: